Tolak Mahasiswa sebagai Tim Sukses Kampanye Politik

Jakarta masih harus menunggu hasil perhitungan suara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penetapan yang sah atas Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2012 - 2017. Perbedaan suara yang tidak terpaut jauh antar kedua pasangan calon gubernur dan wakil menjadikan masing - masing pendukung masih harus harap - harap cemas. Apalagi pasangan calon gubernur yang untuk sementara berada pada posisi kedua sebagai hasil penghitungan cepat yang diadakan beberapa media nasional.

Pemilihan kepala daerah dengan sistem demokrasi diawali dengan serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek langsung kepada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu atau yang biasa disebut dengan Kampanye (Roger dan Storey, 1987).

Bentuk kampanye politik kini kian beragam seiring dengan berkembangnya media komunikasi. Lahir dan berkembangnya media baru, internet menjadikan setiap orang dapat langsung menyuarakan pendapatnya dan orang lain yang melihat juga dengan segera dapat menimpali dengan dukungan atau penolakan. Itulah yang terjadi kini di seluruh belahan dunia, kampanye politik berkembang menciptakan bentuk barunya yakni virtual.

Mahasiswa, calon sarjana, diklaim lebih berpengetahuan sehingga menjadi target empuk untuk menjalankan kampanye politik dalam media baru, internet. Segala bentuk jejaring sosial sangat dekat dengan anak muda dan mahasiswa termasuk di dalamnya. Tindakan segelintir mahasiswa untuk memilih ikut bergabung dalam tim sukses salah satu pasangan calon gubernur, dengan alasan apapun seharusnya tidak dapat diterima. Tidak untuk alasan belajar berpolitik. Apalagi alasan suka dengan pasangan calon gubernur terkait.

Belajar bukan berarti ikut mengagung - agungkan salah satu pasangan calon gubernur. Mahasiswa menerima terpaan kampanye adalah untuk menilai secara kritis isi kampanye dan bagaimana proses kampanye itu direncanakan, dilaksanakan dan diakhiri. Suara mahasiswa pun dapat menjadi tolak ukur bagi masyarakat dalam memilih.

Karena itu, seharusnya mahasiswa bukanlah individu - individu yang justru terlibat dalam kampanye politik. Mahasiswa adalah calon - calon pemimpin yang terdekat dengan masyarakat yang siap terjun langsung memperjuangkan kepentingan rakyat, yang dengan sigap dapat menolak kebijakan pemerintah atau kepentingan politik tertentu yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tindakan mendukung salah satu pasangan calon gubernur membiaskan posisi mahasiswa yang bebas dari segala macam bentuk kepentingan politik.

Seperti halnya dua sisi mata uang. Tindakan tersebut tidak sepenuhnya ditolak oleh mahasiswa yang lain. "Mahasiswa menjadi tim sukses merupakan hal yang biasa, sah - sah saja karena itu adalah hak untuk berpolitik dan menyatakan pendapat." ucap Sekretaris Jendral Serikat Mahasiswa Universitas Paramadina (SEMA).

Mungkin tidak semua mahasiswa tahu dan memahami posisi sebagai individu - individu yang netral dari segala bentuk kepentingan. Pers Mahasiswa Universitas Paramadina (PARMAGZ) MENOLAK segala bentuk dukungan terhadap salah satu pasangan calon gubernur yang dilakukan oleh mahasiswa khususnya Universitas Paramadina. Masih jadi mahasiswa aja kok udah gak independen? Gimana mau jadi pemimpin untuk rakyat, kelak?

*Liputan Khusus di Buletin Pertama Parmagz ditulis tanggal 21 September 2012*